Mereka Milik Siapa?

Pada sekitaran Bulan Agustus – September 2013 yang lalu, saya berkesempatan untuk melakukan Kuliah Kerja Praktek/Magang di Filipina Selatan, tepatnya di Pulau Mindanao. Suatu Pulau di Negara Filipina bagian selatan yang dikenal karena konfliknya. Memang program magang ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Slamet Riyadi – Solo. Saya memilih Filipina sebagai tempat magang karena memang saya ingin mengangkat konflik di negara tersebut sebagai topik skripsi saya nantinya.

Institusi tempat magang saya adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City. Saya merasa senang mendapatkan kesempatan langka yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh mahasiswa lain. Dalam program magang ini saya mengangkat topik “Peran KJRI Davao City dalam Memberdayakan WNI di Filipina Selatan” Topik ini saya ambil setelah saya diajak oleh Tim KJRI Davao City untuk menyalurkan bantuan ke WNI pemukim di Daerah Kiamba. Saya baru tahu ternyata WNI kita yang tinggal di Filipina Selatan, khusunya Pulau Mindanao ini kehidupannya sangat tidak layak. Bayangan saya sebelumnya jika ada WNI yang memilih tinggal di luar negeri pasti kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan di Tanah Airnya sendiri. Ternyata bayangan saya tersebut meleset.

Selang seminggu setelah mengunjungi Kiamba, saya mendapatkan kesempatan lagi untuk mengunjungi WNI, kali ini ke Daerah Pagang, Provinsi Sarangani, Filipina Selatan. Kunjungan saya kali ini adalah sebagai tim advance/ tim pendahulu untuk mempersiapkan acara social gathering dengan WNI pemukim. Saya berkesempatan untuk menginap satu malam di Municipality of Glan. Di Pagang ini ada sesuatu yang menyentuh saya, karena sekali lagi saya dihadapkan dengan kondisi WNI kita yang hidup sangat sederhana. Disini saya berkesempatan bercakap – cakap dengan mereka. Mereka menceritakan kalau mayoritas mata pencaharian mereka adalah buruh pemanjat pohon kelapa dan nelayan.

Kondisi tersebut membuat saya berfikir, mengapa mereka dengan kondisi seperti itu masih betah untuk tinggal di negara orang? Rupanya mereka tinggal di Filipina Selatan sudah sejak lama bahkan mereka telah beranak pinak di Filipina Selatan itu sendiri. Maka tidak heran jika kebanyakan dari mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, bahkan banyak juga yang belum pernah menginjakan kaki di Indonesia, tetapi mereka berani menyebut diri mereka sebagai “Warga Negara Indonesia”. Sungguh hal ini merupakan sebuah ironi. Ternyata mereka ini masuk kedalam kategori stateless alias tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa demikian? Selama ini mereka mengaku sebagai WNI tetapi melihat realita yang ada, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka tidak memiliki dokumen yang resmi dari Indonesia sebagai WNI, bahkan mereka lahir dan tumbuh di Filipina hal ini telah memperkuat kalau status mereka bukanlah WNI.

Lalu apakah mereka Warga Negara Filipina? Sampai saat ini Pemerintah Filipina belum mengakui mereka sebagai warga negaranya, meskipun mereka sudah hidup dan beranak – pinak di wilayah kedaulatannya. Pemerintah Filipina belum mau mengakui mereka sebagai warga negaranya menurut saya karena mereka para “WNI” ini termasuk kedalam kaum marjinal atau terpinggirkan yang hanya akan menyusahkan dan memberi beban bagi pemerintah saja. Hal ini jelas menambah penderitaan para “WNI” tersebut.

Karena mereka mengaku sebagai “WNI”,  mau tidak mau mereka berada dibawah naungan dan bimbingan dari Perwakilan RI terdekat yakni KJRI Davao City. Pihak Konsulat sendiri meskipun merasa “dilema” tetap menganggap mereka sebagai WNI yang harus dibina dan dilindungi. Untuk itu secara rutin KJRI Davao City menyalurkan bantuan ekonomi, sosial dan pendidikan kepada para “WNI” tersebut. Para “WNI” ini berharap agar nantinya mereka bisa memperoleh dwi kewarganegaraan sebagai WNI dan juga Warga Negara Filipina. Hal ini akan mempermudah mereka dalam mendapatkan akses akses sosial di negara tempat mereka tinggal sekarang. Hal inilah yang harus segera dirundingkan dan dituntaskan oleh pemerintah kedua negara baik Indonesia dan Filipina, agar status kewarganegaraan mereka menjadi lebih jelas.

BELAJAR DARI DAVAO CITY

Davao City merupakan kota terbesar yang ada di Pulau Mindanao di Filipina Selatan. Di kota ini terdapat beberapa konsulat dari beberapa negara salah satunya adalah Indonesia. Selain itu banyak juga kita temukan kantor – kantor perwakilan dari INGOs (International Non Governmental Organizations). Saya berkesempatan mengunjungi dan tinggal di kota ini bersama satu rekan saya dari Indonesia, kami berada di Davao dalam rangka menjalani program Kuliah Kerja Profesi (KKP), salah satu mata kuliah yang harus kami tempuh sebelum skripsi.

Ketika menginjakan kaki pertama kali di Davao City tampak bahwa kota ini sangat siap untuk menjadi salah satu kota tujuan turis – turis mancanegara termasuk saya dan satu rekan saya dari Indonesia. Selain sarana transportasi yang memadahi karena beroperasi selama 24 jam. Yang membuat saya kagum adalah petunjuk – petunjuk jalan dan toko – toko serta gedung – gedung pemerintahan semuanya tertulis dalam Bahasa Inggris.  Hal ini jelas dapat mempermudah para turis mancanegara yang akan mencari kebutuhan – kebutuhan nya selama tinggal di davao. Selain gedung – gedung, para pengemudi angkutan umum pun banyak yang sudah mengenal Bahasa Inggris, ya meskipun hanya Bahasa Inggris sederhana saja, tetapi sudah cukup membantu.

Saya ingin membandingkan dengan Kota Solo di Provinsi Jawa Tengah. Mengapa? Karena saya lahir dan tinggal di kota ini sehingga saya sudah cukup mengenal Kota Solo dengan baik. Kota Solo saat ini juga sedang gencar – gencar nya untuk menjadi salah satu kota tujuan wisata bagi turis – turis mancanegara. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan hotel – hotel dan taman – taman yang marak belakangan ini. Namun rasanya dengan hanya membangun hotel – hotel saja belumlah cukup. Masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Pemkot Solo. Jika berkaca dari Kota Davao yang kurang dari Solo adalah kurangnya petunjuk – petunjuk dalam Bahasa Inggris. Toko – toko, gedung – gedung pemerintahan hingga petunjuk jalan masih menggunakan Bahasa Indonesia dan bahkan malah dikombinasikan dengan Aksara Jawa hal ini tentunya akan cukup menyulitkan bagi turis – turis yang ingin tinggal di Kota Solo ini. Belum lagi masalah transportasi publik di Solo yang rata – rata pengemudinya masih sangat sulit untuk berbahasa Inggris. Lha wong berbahasa Indonesia saja sulit apalagi berbahasa Inggris. Karena kebanyakan pengemudi transportasi publik di Solo menggunakan Bahasa Jawa.

Hal itulah yang patut untuk kita cermati bersama. Pemerintah Solo seharusnya lebih bisa bersikap terbuka dan tidak idealis di zaman globalisasi ini, salah satunya dengan mengkombinasikan petunjuk – petunjuk dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Apalagi jika ditambah dengan memberikan pelatihan Bahasa Inggris kepada para pengemudi transportasi publik di Solo tentunya hal ini sangat mendukung kemajuan industri pariwisata di Solo pada khusunya dan di Indonesia pada umumnya.

Identitas Etnis Dan Agama Sebagai Penyebab Konflik di Asia Selatan

             Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang heterogen. Terdapat berbagai etnis dan suku bangsa yang mendiami kawasan tersebut. Selain etnis dan suku bangsa, terdapat pula dua agama mayoritas yakni Islam dan Hindu. Melihat heterogenitas yang terjadi dalam kawasan tersebut, maka akan menimbulkan konsekuensi berupa konflik. Konflik horizontal sering terjadi di kawasan tersebut. Tidak jarang konflik tersebut meluas menjadi konflik antar negara.

            Konflik antar etnis turut mewarnai dinamika berbangsa dan bernegara di kawasan Asia Selatan. Konflik antar etnis dapat kita lihat di Negara India antara etnis Punjab yang beragama Islam dengan etnis yang beragama Hindu. Di Pakistan juga terjadi konflik antara etnis Punjab dengan etnis Sindhi. Selain itu terdapat juga konflik yang terjadi antar kelompok etnis berdasarkan mahzab seperti konflik antar kelompok Sunni, Syiah dan Ahmadiyah. Di Srilanka juga terdapat konflik antara etnis lokal dengan etnis Tamil yang bercita – cita mendirikan negara tersendiri.

            Konflik agama mulai muncul di kawasan Asia Selatan pada abad ke-19 – 20. Isu agama menjadi penyebab konflik yang besar di Asia Selatan karena agama telah menjadi alat politik di beberapa negara di kawasan tersebut. Pecahnya India kedalam 3 negara telah menjadi bukti kerasnya konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama. Di India konflik antara Islam dengan Hindu ini masih saja terjadi, puncaknya adalah pembakaran Masjid Babri oleh etnis India yang beragama Hindu. Penyebab konflik ini sendiri dipicu oleh interprestasi sejarah oleh etnis Hindu karena mereka menganggap Masjid Babri tersebut didirikan di atas Kuil Rama, yang mereka percaya sebagai tempat lahirnya dewa Rama. Sedangkan di Pakistan juga terjadi konflik antar sesama muslim yang berbeda mahzab. Seperti konflik antara Muslim Sunni, Muslim Syiah dengan Muslim Ahmadiyah. Konflik yang dipengaruhi agama juga terjadi di Kashmir. Pakistan mengklaim Kashmir yang mayoritas beragama Muslim masuk ke dalam wilayah teritorialnya. Sedangkan India mengklaim terdapat komunitas Hindu yang terintegrasi dengan India.

            Jika melihat kasus – kasus di atas konflik horizontal yang terjadi ber-latarbelakang-kan identitas etnis dan agama sebenarnya lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini

1. Kurangnya akses yang didapat oleh kaum minoritas dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi. Dominasi kaum mayoritas telah menyebabkan kaum minoritas memberontak untuk memperjuangkan hak – hak nya.
2.  Ideologi atau Mazhab. Ideologi berperan penting dalam pembentukan suatu pola pikir yang akhirnya jika ideologi tersebut telah tertanam dengan kuat di hati seseorang akan menimbulkan etnosentrisme yang kuat sehingga mereka beranggapan bahwa komunitas merekalah yang paling benar.

Konflik horizontal sebenarnya bisa diminimalisir dengan memberikan perlakuan yang sama dan pemenuhan hak - hak yang sama. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kaum mayoritas dengan kaum minoritas di Asia Selatan.